Social licence to operate (SLO) acknowledges the need for extractive industries to move beyond regulatory requirements into social accountability, which requires engagement between companies and their stakeholders.
Upaya keterlibatan menunjukkan bahwa dialog merupakan bagian integral untuk meningkatkan inklusivitas, misalnya, dalam pengambilan keputusan penggunaan lahan di tata kelola pedesaan. Karena sedikit riset yang mengeksplorasi apa yang dimaksud dengan “dialog konstruktif”, riset ini secara empiris mengeksplorasi bagaimana dialog dikonseptualisasikan oleh praktisi keterlibatan ahli dalam SLO.
Para praktisi memandang dialog konstruktif sebagai ambang batas sekaligus indikator izin sosial. Temuan ini sejalan dengan teorisasi akademik tentang dialog, di mana dialog merepresentasikan bentuk keterlibatan kolaboratif yang menjadi inti perkembangan SLO.
Para praktisi menyatakan bahwa dialog paling umum, dan berpotensi problematis, dioperasionalkan sebagai proses berorientasi tujuan, selaras dengan karya sebelumnya yang menunjukkan “spektrum dialog” dari strategis hingga berorientasi pembelajaran. Realitas kontekstual, seperti waktu dan biaya, menentukan di mana praktik dialog yang diterapkan pada akhirnya berada.
Analisis atas pandangan para praktisi menunjukkan bahwa industri dan akademisi dapat mempertimbangkan praktik dan riset keterlibatan di masa depan dengan mempertimbangkan pentingnya proses dialogis timbal balik untuk meningkatkan inklusivitas proses SLO.
Baca makalah lengkapnya di sini.